KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA No. SE/00058/PK/05/2022/64 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, dan melalui nota edaran ini bermaksud untuk memberitahukan peraturan sebagai berikut: A. Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 19 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19, yang berlaku efektif sejak 18 Mei 2022; dan B. SE Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi COVID-19, yang berlaku efektif sejak 18 Mei 2022. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih lanjut memberitahukan mengenai hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) dari kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut: A. SURAT EDARAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19 1. Seluruh pelaku perjalanan internasional Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia perlu menyesuaikan prasyarat umum perjalanan agar diizinkan memasuki Indonesia, yang meliputi: sertifikat vaksinasi COVID-19 dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. 2. Pelaku perjalanan luar negeri tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR dari negara atau wilayah asal. 3. Seluruh pelaku perjalanan luar negeri, dapat memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (entry point) sebagai berikut: a. Bandar Udara: (i) Soekarno Hatta, Banten; (ii) Juanda, Jawa Timur; (iii) Ngurah Rai, Bali; (iv) Hang Nadim, Kepulauan Riau; (v) Raja Haji Fisabilillah, Kepulauan Riau; (vi) Sam Ratulangi, Sulawesi Utara; (vii) Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat; (viii) Kualanamu, Sumatera Utara; (ix) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan; (x) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; (xi) Sultan Iskandar Muda, Aceh; (xii) Minangkabau, Sumatera Barat; (xiii) Sultan Mahmud Badaruddin II, Sumatera Selatan; (xiv) Adisumarmo, Jawa Tengah; (xv) Syamsuddin Noor, Kalimantan Selatan; dan (xvi) Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kalimantan Timur. → Bandar Udara yang dimaksud pada angka (xi), (xii), (xiii), (xiv), (xv), dan (xvi) di atas hanya ditujukan sebagai pintu masuk bagi pelaku perjalanan luar negeri yang terlibat dalam program haji dan dibuka dalam rentang waktu 4 Juni-15 Agustus 2022. b. Pelabuhan Laut: Seluruh pelabuhan laut dibuka sebagai pintu masuk melalui pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. c. Pos Lintas Batas Negara: (i) Aruk, Kalimantan Barat; (ii) Entikong, Kalimantan Barat; (iii) Mota’ain, Nusa Tenggara Timur; (iv) Nanga Badau, Kalimantan Barat; (v) Motamasin, Nusa Tenggara Timur; (vi) Wini, Nusa Tenggara Timur; (vii) Skouw, Papua; dan (viii) Sota, Papua. 4. Pada saat kedatangan di pintu masuk, PPLN wajib menjalani pemeriksaan gejala COVID-19, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila tidak ada gejala COVID-19 dan suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius: tidak perlu menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan. b. Apabila memiliki gejala COVID-19 atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius: wajib menjalani pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan. 5. Ketentuan waktu karantina terpusat berlaku bagi seluruh pelaku perjalanan luar negeri dengan kategori sebagai berikut: a. Tidak perlu karantina apabila sudah menerima vaksin dosis lengkap seminimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. b. Masa karantina 5 x 24 jam bagi yang belum menerima vaksin ataupun masih menerima dosis yang belum lengkap semininimalnya 14 hari sebelum keberangkatan. c. Anak berusia di bawah 18 tahun dan/atau memerlukan perlindungan khusus dapat mengikuti ketentuan waktu karantina yang diberlakukan kepada orang tua atau pengasuh/pendamping perjalanan. 6. Ketentuan menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) dikecualikan terhadap pelaku perjalanan luar negeri dengan kategori sebagai berikut: a. WNA pemegang visa diplomatik ataupun visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas; b. WNA yang bermaksud melakukan perjalanan domestik dalam rangka melanjutkan perjalanan ke luar wilayah Indonesia, selama tidak keluar dari area bandara selama proses transit, dengan syarat (i) telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat dan (ii) menunjukkan jadwal tiket penerbangan keluar wilayah Indonesia untuk direct transit dari kota keberangkatan ke bandara internasional wilayah Indonesia; c. Berusia di bawah 18 tahun; d. Telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan telah dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19, dengan persyaratan membawa surat keterangan dokter (COVID-19 recovery cerificate) dari rumah sakit pemerintah atau kementerian kesehatan negara/wilayah asal keberangkatan; atau e. Memiliki kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah negara/wilayah asal keberangkatan. 7. Kebijakan di atas bersifat sementara dan akan disesuaikan kembali sesuai perkembangan kesehatan global. B. SE SATGAS PENANGANAN COVID-19 NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI PADA MASA PANDEMI COVID-19 Untuk seluruh Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, laut, maupun darat, yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum, penyeberangan, dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di seluruh Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. PPDN yang telah mendapatkan vaksin dosis kedua ataupun ketiga (booster) tidak perlu menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR ataupun rapid test antigen. b. PPDN yang telah mendapat vaksin dosis pertama wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau tes RT-PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. c. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau tes RT-PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan, berikut juga surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum/tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. d. PPDN dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan dari ketentuan di atas dan dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia. Jakarta, 18 Mei 2022 Seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 - Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub - Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu - Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu - Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu - Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu - Direktorat Jenderal KS Multilateral, Kemlu - Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu