Labuan Bajo, 04 Oktober 2024- Menindaklanjuti Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 315/KEP/HK/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Pengurus Badan Peduli Taman Nasional Komodo (BPTNK) dan Perairan sekitarnya di Manggarai Barat, maka pada Jumat (04/10/2024) siang, bertempat di Hotel Prundi Labuan Bajo, diadakan Rapat Perdana Konsolidasi dan Sinergitas pengurus.
Pembentukan BPTNK sendiri bertujuan untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat untuk merespon dinamika berbagai isu seperti pengelolaan sampah, keamanan, daya dukung, penataan pantai, pemberdayaan masyarakat lokal, penyediaan fasilitas, dan optimalisasi pemanfaatan dana sumbangan serta berbagai isu lainnya sehingga tercapai keseimbangan antara pengelolaan konservasi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Taman Nasional. Hal ini juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus S. Sodo yang juga merupakan Wakil Ketua 2 BPTNK ini.
"Lembaga atau badan ini dibentuk untuk mengoptimalkan partisipasi stakeholder dan masyarakat dalam membangun pariwisata. Dengan adanya badan ini, fleksibilitas tiap pelaksana tugas dan sebagainya itu jauh lebih mudah. Lembaga ini juga merencanakan bersama seluruh stakeholder untuk menyelesaikan problem-problem yang tidak terselesaikan dengan fleksibel dan akuntabilitas," jelas Sekda Mabar tersebut.
Senada dengan itu, Frans Teguh, Plt. Direktur Utama BPOLBF sekaligus Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI juga menyampaikan bahwa prinsip dasar pembentukan BPTNK ini adalah untuk merespon berbagai isu sekaligus juga mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi di waktu mendatang, sehingga seluruh ekosistem kepariwisataan dapat terjaga dengan baik
"Prinsip dasar dari pembentukan badan ini adalah agar kita dapat merespon isu-isu yang pernah terjadi dan sedang terjadi, serta sekaligus mengantisipasi apa yang mungkin akan terjadi di waktu mendatang. Badan ini juga sekaligus menegaskan komitmen kita agar seluruh ekosistem yang sekarang merupakan bagian dari pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa kita jaga dan kita rawat karena tidak dapat dipungkiri bahwa Labuan Bajo menjadi destinasi super prioritas karena adanya Taman Nasional Komodo," jelas Frans yang juga adalah Wakil Ketua 1 BPTNK.
Lebih lanjut, dengan berbagai keterbatasan dan isu seputar TNK, Kepala Balai Taman Nasional Komodo, Hendrikus Siga menyampaikan harapan agar dengan adanya Badan ini, yang diperhatikan tidak hanya TNK saja tetapi juga perairan di sekitar TNK.
"Semoga badan ini nantinya bisa memberikan support tidak hanya ke Taman Nasional, tetapi juga perairan di sekitar TNK, seperti misalnya sarana prasarana mooring dan sebagainya itu perlu diperkuat untuk mengurangi tekanan pada Taman Nasional," ungkap Hendrik.
Dalam rapat perdana ini juga dilakukan brainstorming untuk kemudian dirumuskan dalam sebuah rencana aksi bersama. Beberapa tanggapan juga disampaikan dalam rapat perdana tersebut, seperti dari Vikep Labuan Bajo, Romo Rikar Mangu, Pr. yang hadir mewakili Keuskupan Labuan Bajo. Dalam tanggapannya, Romo Rikar menyampaikan, pihak Keuskupan juga sangat concern dengan isu ekologis dan butuh kerja kolaborasi bersama tidak saja dengan pemerintah dan Keuskupan, tetapi juga pelibatan masyarakat.
Selain itu, pelaku industri hotel seperti dari Plataran Komodo juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung inisiatif ini dan menyadari bahwa pariwisata sangat bergantung dengan keberlanjutan lingkungan dan alam sekitar.
Sebagai penutup, Pater Marsel Agot, SVD, Ketua BPTNK menyampaikan, kehadiran BPTNK adalah untuk mengetuk hati setiap orang untuk peduli terhadap TNK dan Kepariwisataan di Labuan Bajo Flores, Nusa Tenggara Timur.
"Dengan ini kami mau datang untuk mengetuk hati bapak dan ibu sekalian. Mari kita membangun Manggarai Barat, Mari kita membangun NTT dan membangun Indonesia melalui Taman Nasional Komodo" ajak Pater Marsel.
Saat ini, Badan ini beranggotakan 56 orang dari lintas stakeholder yang ada di Manggarai Barat, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, media, hingga tokoh masyarakat. Adapun susunan kepengurusan ini terdiri dari Dewan Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Sekretariat Pelaksana, Bendahara, Komisi Penggalangan Dana, Komisi Kemitraan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan, dan Komisi Riset, Advokasi, Media, dan Publikasi.
---------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
