Labuan Bajo, 21 Mei 2025- 

Dalam rangka mendukung penguatan ketangguhan bencana pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta sebagai tindak lanjut penyusunan Kajian Risiko Bencana tahun 2023, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di KSPN Labuan Bajo. 

Penyusunan RPB ini dilaksanakan dalam Kegiatan Lokakarya, Rabu, (21/05/2025), di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo, yang bertujuan untuk menghimpun informasi dari pemangku kepentingan terkait permasalahan dan isu strategis dalam pembangunan ketangguhan pariwisata di KSPN Labuan Bajo terhadap bencana. 

Pratomo Cahyo Nugroho, Analis Departemen Bencana Ahli Madya Direktorat PSPB (Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana) menyampaikan, industri pariwisata sangat rentan terhadap bencana terutama jika tidak dikelola dengan baik. ⁠ 

"Industri pariwisata akan sangat rentan terhadap bencana. Apabila tidak dikelola dengan baik dampaknya akan mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja pariwisata dalam RPJMN. Untuk itu Pemerintah perlu menyiapkan destinasi wisata yang aman bencana, sehingga diperlukan suatu pengelolaan risiko bencana di kawasan Pariwisata yang terintegrasi dengan manajemen kepariwisataan (Integrated Tourism Master Plan-ITMP)", jelas Pratomo. 

Menurut Pratomo, kawasan wisata yang mampu mengelola risiko bencana dan menyediakan serta menerapkan sarana dan prasarana yang memenuhi standar akan mampu melindungi wisatawan atau pengunjung, lingkungan dan masyarakat sekitarnya dari resiko bencana. 

Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Stat menyampaikan, perlu adanya peta resiko bencana di destinasi guna mendukung  pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang lebih aman bagi wisatawan. 

"Kabupaten Manggarai Barat memerlukan peta resiko bencana khusus di tiap destinasi yang bisa diakses wisatawan maupun pelaku wisata, maka dari itu perlu adanya dokumen rencana kontingensi bencana prioritas di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat mengakomodir pengembangan skenario dampak pada wisatawan dan usaha pariwisata serta perencanaan sektoral yang memperhatikan kebutuhan wisatawan dan pemulihan pariwisata paska bencana", kata Yohanes. 

Senada, Frans Teguh, Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dalam kesempatan tersebut menyampaikan guideline penanganan bencana di destinasi pariwisat dimana residensi akan selalu menjadi kata kunci dalam pariwisata. 

"Dari sisi pariwisata, guideline penanganan bencana atau residensi akan selalu menjadi kata kunci. Pariwisata akan berbicara siapa pengunjung dan apa destinasinya. Harus ada yang bisa memproduksi data, rantai nilai dari informasi yang disajikan harus terpercaya bagi wisatawan. Kita tidak bisa menyembunyikan kejadian krisis, apa lagi dari media, yang penting adalah informasi yang disalurkan adalah informasi yang valid karena pariwisata merupakan business of trust. Mengelola destinasi ada 3 poin yaitu Management, Governance, dan Leadership. Tusi dari satu organisasi tidak cukup untuk mengelola itu semua, jadi perlu adanya kolaborasi lintas sektor seperti KSOP, Pemda, BNPB, dan BPBD." jelas Frans. 

Dalam kesempatan tersebut, Pater Marsel Agot, SVD, perwakilan Forum PRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana) Kabupaten Manggarai Barat berharap, ada kerja nyata dan sinergi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan di Manggarai Barat. Menurutnya, salah satu isu penting yang perlu menjadi perhatian bersama adalah pelestarian ekosistem mangrove. Kesadaran akan pentingnya mangrove sebagai pelindung alami dan penopang kehidupan pesisir masih perlu ditingkatkan di berbagai kalangan. 

Ia juga mendorong pendekatan pembangunan desa yang inklusif dan berbasis potensi lokal. 

"Tidak semua desa perlu diarahkan menjadi desa wisata, akan lebih bijak jika desa diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sesuai karakter dan kekuatan uniknya seperti di bidang pertanian, perikanan, atau kerajinan lokal. Dengan komitmen bersama dan langkah nyata, kami percaya Manggarai Barat dapat menjadi contoh kawasan pariwisata yang tangguh, inklusif, dan selaras dengan alam serta budaya lokal", jelasnya. 

Pater Marsel juga melanjutkan, keterbatasan biaya tidak seharusnya menghalangi upaya reboisasi yang bisa digalakan melalui gerakan penanaman pohon secara gotong royong. 

Rangkaian Lokakarya ini dihadiri oleh BNPB, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenpar, Kemen PUPR, Kementerian LHK, Kementerian KKP, Kementerian ATR/BPN, Dewan Nasional KEK, Tim Penyusun RIPDN/ITMP Labuan Bajo, Tim Ahli RPB KSPN Labuan Bajo, BPOLBF, BTNK, Sekda Provinsi NTT, serta berbagai Instansi/Dinas terkait di level Provinsi maupun Kabupaten Manggarai barat, dan berbagai Asosiasi Pariwisata Manggarai Barat. 

--------

Sisilia Lenita Jemana

Kepala Divisi Komunikasi Publik

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores