Labuan Bajo, 24 Agustus 2022 Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola lingkungan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta pelayanan publik yang berkualitas, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) sejak tahun 2021 telah membangun program reformasi birokrasi yang komprehensif melalui penetapan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sebagai bagian dari rangkaian pencanangan ZI tersebut, pada Rabu (24/08/2022) pagi, BPOLBF menyelenggarakan “Sosialisasi Pencanangan Zona Integritas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Stakteholders”. Adapun 30 stakeholders terkait yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Loccal Collection ini, terdiri dari unsur pentahelix seperti perwakilan dari pemerintahan, akademisi, media, pelaku bisnis dan komunitas yang ada di Labuan Bajo.
Saat membuka kegiatan sosialisasi ini secara daring, Inspektur Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Restog Krisna Kusuma menyampaikan bahwa ZI merupakan strategi percepatan reformasi birokrasi dan pihaknya mengapresiasi kegiatan yang diadakan BPOLBF.
”Kami mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman BPOLBF hari ini. Proses reformasi birokrasi ini tentunya tidak hanya berpengaruh pada eksistensi suatu lembaga tetapi juga berpengaruh terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, efektif, dan efisien . Hal ini tentunya juga proses yang sudah dan terus dilakukan BPOLBF untuk terus memberikan pelayanan yang baik kepada para stakeholder” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina. Dalam sambutannya, Shana menyampaikan bahwa pencanangan BPOLBF menuju ZI merupakan komitmen untuk dapat memberi pelayanan prima kepada para stakeholder terkait dan juga masyarakat baik di Labuan Bajo maupun di wilayah koordinatif BPOLBF.
“BPOLBF merupakan satu dari 3 Badan Otorita lainnya yang pertama mengajukan untuk menjadi Zona Integritas. Itu adalah bagian dari komitmen kami sehingga kami bisa menjadi dan memberi pelayanan publik yang prima kepada para stakeholder dan masyarakat di wilayah Floratama” ujarnya.
Menyambut yang telah disampaikan Dirut BPOLBF, Kurleni Ukar, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf juga menjelaskan tentang tiga sasaran reformasi birokrasi serta goal akhir dari reformasi birokrasi yakni birokrasi berkelas dunia.
“Zona Integrtias bertujuan untuk mewujudkan unit pelayanan yang berkinerja tinggi dan berintegritas. Tiga sasaran reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta goal akhir dari reformasi birokrasi ini adalah birokrasi berkelas dunia dan hal ini sejalan dengan visi Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia” jelasnya.
Selain mendapat sosialisasi terkait pencanangan Zona Integritas yang diisi dengan materi dan diskusi serta simulasi survei, juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh para stakeholders untuk mengawal program kerja dan komitmen pelayanan publik BPOLBF.
”Terima kasih untuk para stakeholders, tentunya tanda tangan yang dibubuhkan di sini akan menjadi pegangan sekaligus tanggung jawab untuk teman-teman di BPOLBF agar terus memberikan pelayanan yang prima. Tanda tangan Pakta Integritas ini juga merupakan bukti kepercayaan para stakeholder, sehingga amanat yang sudah diberikan tidak boleh disia-siakan” tutup Shana.
-------------------------
Sisislia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
