Labuan Bajo, 13 Agustus 2025 –
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) bersama berbagai pemangku kepentingan pusat dan daerah menggelar Kick Off Meeting Rencana Aksi Penguatan Rantai Pasok Pangan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo Flores pada Rabu (13/08/2025) pagi. Pertemuan yang berlangsung di The Jayakarta Suites Komodo ini menjadi langkah strategis untuk memfinalisasi upaya menjaga ketersediaan, kualitas, dan stabilitas harga pangan di tengah tantangan iklim panas, tingginya biaya hidup, dan kebutuhan pasokan yang konsisten untuk mendukung pariwisata.
Plt Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian integral dari keberlanjutan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, upaya ini tidak dapat dipisahkan dari peran BPOLBF yang tidak hanya mendorong promosi pariwisata, tetapi juga mengelola kawasan strategis untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat secara langsung.
“BPOLBF memiliki dua fungsi utama, yakni koordinasi dan promosi daya tarik wisata di wilayah Floratama (Flores, Alor, Lembata, dan Bima), serta fungsi otoritatif mengelola kawasan pariwisata seluas 400 hektar, dengan 129 hektar telah bersertifikat HPL. Kami berkomitmen mengembangkan lima hektar untuk agrowisata, sehingga pariwisata dan pangan berjalan beriringan,” ujar Marhen.
“Kami juga mengapresiasi langkah KADIN Labuan Bajo yang akan mendatangkan asosiasi farming untuk benchmarking peternakan ayam petelur. Ini akan membantu pasokan telur bagi hotel dan restoran di Labuan Bajo”, tambahnya.
Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Sahli, menegaskan pentingnya membentuk satgas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Manggarai Barat sebagai manajemen risiko lintas sektor.
“Instruksi Presiden Nomor 9 harus diimplementasikan dengan koordinasi yang solid. Dinas Koperasi perlu memimpin, dibantu Asisten II dan Bappeda. Hasilnya akan diintegrasikan ke RPJMD, sehingga program ini berkelanjutan dan terukur”, jelas Sugeng.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa neraca pangan merupakan dasar tata kelola pangan dan siap berkoordinasi dengan dinas daerah. Bapanas tengah mengembangkan pola distribusi terintegrasi. Dukungan akan diberikan untuk mobilisasi pasokan dari daerah surplus ke Manggarai Barat yang defisit. Selain itu, Bapanas menawarkan percepatan penyaluran pangan terutama beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini belum optimal dalam penyaluran sembako.
Lebih lanjut, turut hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Beni Jegambut selaku Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, ia mengingatkan pentingnya neraca pangan per komoditas.
“Setiap kabupaten wajib memiliki data neraca pangan yang jelas agar kita tahu potensi dan ketersediaan pangan. Ini penting untuk perencanaan distribusi yang tepat dan mengurangi risiko lonjakan harga”, ungkap Beni.
Sebagai tindak lanjut, peserta rapat akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) ke Parapuar pada sore hari untuk melihat plot area yang akan dikembangkan menjadi agrowisata. BPOLBF optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini akan mewujudkan rantai pasok pangan yang kuat, mendukung ketahanan pangan, dan menopang pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo Flores.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pariwisata RI, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Badan Urusan Logistik (BULOG) Labuan Bajo, dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Labuan Bajo.
--------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
