Labuan Bajo, 29 Mei 2024 -
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerja sama dengan Basarnas dan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyelenggarakan *FGD Isu Keselamatan dan Keamanan di DPSP Labuan Bajo*. FGD atau Diskusi Terpumpun yang diadakan pada Rabu (29/05/2024) pagi di Ruang Rapat Utama Kantor BPOLBF ini, masih merupakan bagian dari Workshop Evaluasi dan Implementasi Protokol Keamanan dan Keselamatan di DPSP Labuan Bajo yang telah dimulai sejak Selasa (28/05/20204) lalu.
FGD ini bertujuan untuk mengerucutkan berbagai isu krisis terkait keselamatan dan keamanan wisata di DPSP Labuan Bajo sehingga lintas pemangku kepentingan yang hadir dapat merumuskan rencana aksi atau potensial program ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga serta lintas stakeholder lainnya.
FGD ini dibuka secara langsung oleh Hariyanto, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kolaborasi yang telah berlangsung secara intens antara Kemenparekraf dan Basarnas selama ini masih perlu mendapat penguatan dan pembaruan dari lintas pemangku kepentingan lainnya, sehingga permasalahan terkait keamanan dan keselamatan mendapatkan solusi.
"Selama ini, kolaborasi antara Basarnas dan Kemenparekraf telah berlangsung cukup intens dan telah menghadirkan beberapa program yang cukup strategis. Namun, tentu saja hal ini belum cukup, kami masih perlu mendapat masukan, penguatan, update dari lintas pemangku kepentingan, regulator, dan pelaku industri yang hadir, sehingga isu-isu aktual yang sejatinya menjadi bagian penting dari pengembangan kepariwisataan terutama dari segi keselamatan dan keamanan itu terus terupdate dan dapat kita carikan solusi bersama sesuai dengan dinamika yang berkembang." jelas Hariyanto.
Senada dengan itu, Brigadir Jenderal TNI Maritim Eddy Prakoso, Direktur Operasi Basarnas RI yang juga hadir secara langsung dalam FGD ini menyampaikan bahwa Basarnas tidak dapat berdiri sendiri dan selalu melakukan operasi gabungan dalam setiap proses evakuasi. Eddy juga menambahkan bahwa Basarnas juga memiliki program pemberdayaan masyarakat guna membantu Basarnas dalam proses evakuasi
"Terkait dengan keselamatan dan keamanan wisatawan di destinasi wisata, tentu kami dari Basarnas tidak bisa berdiri sendiri, kami butuh kerja sama dari semua pihak termasuk juga masyarakat. Sejauh ini misalnya, kami memiliki program pemberdayaan masyarakat, sehingga mana kala terjadi sesuatu maka potensi-potensi yang sudah kita latih ini bisa membantu upaya evakuasi, pencarian, dan pertolongan kepada yang membutuhkan." tambah Eddy.
Sebagai pemantik diskusi dalam FGD ini, Frans Teguh selaku Plt. Direktur Utama BPOLBF sekaligus Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf menyampaikan beberapa poin krisis kepariwisataan yang terjadi di DPSP Labuan Bajo Flores.
"Kita punya PR yang paling penting untuk kita perhatikan, yakni tata kelola destinasi, visitors management, dan dengan masih terjadinya kecelakaan kapal seperti kebakaran, mati mesin, dan sebagainya. Tentu ini menjadi PR kita bersama. Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Super Prioritas dan "super" ini harus dibarengi dengan super management, super SDM, super SOP dan dengan penerapan Guidelinesnya yang baik" jelas Frans.
Frans juga menambahkan bahwa selama ini, penanganan krisis kepariwisataan seperti kecelakaan di perairan Labuan Bajo sudah berjalan dengan baik karena adanya kerja sama lintas pemangku kepentingan.
"Penanganan krisis kepariwisataan di Labuan Bajo selama ini sudah berjalan dengan baik karena adanya kerja sama lintas stakeholder terutama dari Tim Reaksi Cepat yakni Basarnas, Syahbandar, dan TNI AL. Namun, di sisi lain kita tentu berharap sebagai DPSP kita mengarah pada Zero Accident" lanjut Frans.
Diskusi ini dimoderatori oleh Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf dengan para peserta FGD terdiri dari lintas pemangku kepentingan seperti Basarnas, BPOLBF, TNI, KNKT, KSOP, Disparekrafbud, BNPB, BPBD, APAD, Lanal, dan Grab Indonesia. Pada kesempatan tersebut, masing-masing peserta juga menyampaikan catatan isu krisis yang mereka temukan di lapangan.
Output dari FGD ini adalah disusunnya Matriks Tindak Lanjut Program dan Keamanan dan Keselamatan di Labuan Bajo yang berisi potensial program ke depan sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing-masing lembaga. Salah satu hasil dari FGD ini adalah bahwa semua pemangku kepentingan sepakat bersinergi berkolaborasi di bawah orkestrasi BPOLBF untuk penyelenggaan Posko/Sekber Keselamatan dan Keamanan Labuan Bajo.
--------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
