Labuan Bajo, 20 Juni 2024 - Pariwisata sebagai industri yang rentan terhadap krisis memerlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra yang baik, salah satunya melalui tata kelola komunikasi yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Komunikasi Kemenparekraf bersama Badan Pelaksana Otorita  Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyelenggarakan Forum Komunikasi  Krisis Parekraf Daerah atau yang disingkat Forkomda pada Kamis (20/06/2024) pagi di Rooftop Lantai 4 Kantor BPOLBF. Forkomda ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen krisis pariwisata di daerah sehingga mampu menghadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya secara daring mengatakan bahwa tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi atau citra dalam industri pariwisata. 

"Manajemen komunikasi krisis sebagai upaya terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan, dapat membantu kita atau mengurangi dampak negatif ketika krisis kepariwisataan terjadi. Serta mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi," kata Menparekraf Sandiaga.

Senada dengan itu, Ni Wayan Giri Adnyani, Sekretaris Kemenparekraf/ Sekretaris Utama Baparekraf juga menyampaikan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam pengelolaan destinasi, terutama dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tepat.

"Komunikasi yang efektif adalah salah satu sumber daya terpenting dalam mengelola destinasi. Komunikasi harus dilakukan dalam semua tahapan krisis, baik itu sebelum krisis terjadi, pada saat krisis, dan juga sesudah krisis berlangsung. Melalui Komunikasi krisis yang efektif, kita dapat memahami risiko yang kita hadapi, memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat, tepat, dan cepat serta bisa meredam peredaran misinformasi  yang mungkin dapat memperburuk kondisi  krisis," ujar Semenparekraf yang juga hadir secara daring pada kegiatan tersebut.

Kepala Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf, I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, yang menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara tersebut, berharap Forkomda dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami tugas komunikasi krisis untuk meminimalisir dampak dari pemberitaan negatif bagi industri pariwisata.

"Melalui Forkomda ini, Kemenparekraf berharap akan ada koordinasi yang lebih komprehensif agar tercipta satu narasi dari pusat dan daerah dalam menghadapi isu terkait parekraf, yang kemudian dapat dipublikasikan melalui saluran komunikasi masing-masing," kata Dewi. 

Plt. Direktur Utama BPOLBF, Frans Teguh yang juga hadir sebagai narasumber dalam forum ini mengungkapkan bahwa komunikasi krisis kepariwisataan merupakan hal yang harus dikelola bersama guna memberi edukasi kepada publik dan harapannya forum ini dapat menjadi pilot project untuk diterapkan di 10 Kabupaten Koordinatif lainnya selain Kabupaten Manggarai Barat.

"Komunikasi krisis adalah hal yang perlu kita kelola bersama dan tidak bisa berjalan  sendiri-sendiri. Lintas stakeholder dengan perannya masing-masing perlu memberi edukasi positif kepada publik melaui narasi-narasi positif di media termasuk dalam hal manajemen krisis kepariwsataan. Hari ini, kegiatan ini diadakan di Labuan Bajo karena tidak bisa dipungkiri bahwa Labuan Bajo Flores adalah gate atau gerbang pintu masuk menuju destinasi-destinasi lainnya di Flores, NTT. Selanjutnya, kami dari BPOLBF berkerja sama dengan Kemenparekraf akan terus membangun komunikasi ke 10 Kabupaten Koordinatif lainnya di luar Manggarai Barat agar kita punya satu visi yang sama dalam mengelola komunikasi yang efektif dalam menghadapi krisis kepariwisataan" jelas Frans.

Narasumber lain yang juga hadir dalam forum ini adalah Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo. Dalam materinya, Fadjar memberikan beberapa pilar penting dalam Manajemen Krisis Kepariwisataan serta Collaborative Governance.

Merespons pentingnya komunikasi dalam menghadapi berbagai kerentanan dalam krisis kepariwisataan tersebut, Kemenparekraf/Baparekraf, melalui Biro Komunikasi telah menyusun Panduan Komunikasi Krisis Parekraf yang bertujuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan reputasi pariwisata Indonesia dari kondisi krisis, melalui langkah-langkah komunikasi strategis. panduan komunikasi krisis dapat diakses melalui website Kemenparekraf.go.id agar bisa dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah juga masyarakat luas sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis.

Acara ini dilanjutkan dengan simulasi peningkatan kapasitas SDM Parekraf secara berkala melalui Table Top Exercise (TTx) yang terdiri dari penanganan Media Monitoring Komunikasi Krisis, Konten, Pelayanan Publik, Media Digital, dan Humas.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas  Kominfo Manggarai Barat, perwakilan Polres Manggarai Barat, DInas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan,  PMI, Dinas Perhubungan, Basarnas, KSOP, dan staf Direktorat Destinasi dan Komunikasi Publik BPOLBF

---------

Sisilia Lenita Jemana

Kepala Divisi Komunikasi Publik

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores