Labuan Bajo, 18 Februari 2026 – Badan Peduli Taman Nasional Komodo dan Perairan Sekitarnya (BPTNK PS) berkolaborasi dengan IN-FLORES menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) Multistakeholder bertema “Memperkuat Keselamatan dan Ketahanan Pariwisata Manggarai Barat di Era Perubahan Iklim” yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Hotel Green Prundi, Rabu (18/02/2026). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, otoritas keselamatan, asosiasi pariwisata, serta organisasi konservasi WWF Indonesia dalam satu ruang kolaborasi.
Mengawali kegiatan, Ketua BPTNK PS, Pater Marsel Agot, SVD, menegaskan pentingnya forum lintas sektor ini sebagai ruang konsolidasi bersama dalam menjaga keberlanjutan kawasan Taman Nasional Komodo dan perairan sekitarnya.
“BPTNK PS dibentuk sebagai wadah kolaborasi untuk menjawab berbagai isu strategis di Taman Nasional Komodo dan perairan sekitarnya. Melalui Rakor ini, kita menyatukan langkah agar pelestarian alam berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Pater Marsel.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Manggarai Barat, Laurensius Nabu, menyampaikan dukungan penuh terhadap penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pariwisata daerah.
“Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mendukung sinergi seluruh pihak untuk memastikan pariwisata kita semakin aman, adaptif, dan berkelanjutan. Kolaborasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Diskusi Rakor berlangsung dalam dua sesi yang saling melengkapi. Sesi pertama berfokus pada penguatan regulasi, standar keselamatan pelayaran, serta mitigasi risiko berbasis informasi cuaca. Kepala Balai TNK, Hendrikus Rani Siga, menjelaskan penerapan uji coba kuota kunjungan 1.000 orang per hari pada periode Januari–Maret 2026 sebagai bagian dari implementasi kajian daya dukung dan daya tampung kawasan, dengan pengaturan distribusi kunjungan secara bertahap melalui sistem Si Ora. Penerapan carrying capacity merupakan bentuk komitmen bersama untuk memastikan aktivitas wisata tetap sejalan dengan prinsip konservasi. Kesadaran kolektif seluruh pihak sangat diperlukan agar perlindungan ekosistem dan keberlanjutan pariwisata dapat berjalan beriringan.
Dari aspek keselamatan pelayaran, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo (KSOP) yang diwakili Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, Slamet Pujianto, memaparkan tugas dan fungsi KSOP, alur penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta mengingatkan kembali tentang 10 lokasi rawan kecelakaan kapal yang telah dikeluarkan KSOP sebelumnya. Hingga 2025 tercatat 812 kapal terdaftar dengan total 582.245 kunjungan penumpang. Lebih lanjut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Labuan Bajo, Maria Seran turut menjelaskan bahwa informasi cuaca dan peringatan dini menjadi dasar pertimbangan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), termasuk rencana penambahan perangkat pengamatan cuaca di kawasan perairan Komodo bagian Selatan.
Pada sesi kedua, pembahasan difokuskan pada strategi diversifikasi produk dan destinasi wisata sebagai langkah memperkuat ketahanan sektor pariwisata. Sekretaris Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Manggarai Barat, Chrispin Mesima, memaparkan program unggulan Fasmadewi—sebuah inovasi fasilitasi masyarakat desa wisata yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola desa-desa wisata. Program ini mendorong pengembangan potensi alam, budaya, serta ekonomi kreatif masyarakat setempat, sehingga aktivitas pariwisata tidak lagi terpusat pada satu kawasan, melainkan tersebar secara lebih merata ke komunitas-komunitas lokal.
Pendekatan yang diusung menekankan pembangunan berbasis ekologi, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pembangunan yang berketahanan iklim sebagai fondasi pengembangan destinasi. Dengan demikian, pertumbuhan sektor pariwisata diharapkan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, perwakilan asosiasi pariwisata menegaskan komitmen para pelaku usaha untuk mendukung kebijakan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan mengutamakan aspek keselamatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha ini menjadi kunci dalam mewujudkan pariwisata yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.
Sebagai bagian dari unsur kementerian/lembaga yang hadir dan terlibat dalam inisiasi rakor ini, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menegaskan dukungannya terhadap penguatan koordinasi dan penyusunan rekomendasi aksi nyata hasil Rakor. Pelaksana Tugas Direktur Utama BPOLBF, Andhy MT Marpaung, menegaskan komitmen BPOLBF dalam memperkuat tata kelola destinasi secara kolaboratif.
“Penguatan sistem keselamatan, pengelolaan kunjungan berbasis daya dukung, serta diversifikasi produk wisata adalah langkah strategis untuk memastikan Labuan Bajo tetap tumbuh secara berkualitas dan berkelanjutan. BPOLBF siap bersinergi menindaklanjuti rekomendasi Rakor ini,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi dan merumuskan langkah bersama demi mewujudkan pariwisata Manggarai Barat yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing.
-------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Pubik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
