Labuan Bajo, 23 Juli 2025 -
Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dan regeneratif di kawasan Taman Nasional Komodo, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) turut hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik Environmental Impact Assessment (EIA) yang diselenggarakan PT. Komodo Wildlife Ecotourism bersama Kementerian Kehutanan. Kegiatan ini berlangsung di Kawasan Golo Mori Convention Center (GMCC), Rabu pagi (23/07/2025).
Konsultasi Publik dilaksanakan sebahai upaya menjaring masukan dari para pemangku kepentingan terkait rencana kegiatan pembangunan dan pengelolaan wisata yang berkelanjutan di Kawasan TNK. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pemerintah Provinisi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Instansi Vertikal, Unesco Jakarta, Mitra, Pelaku Usaha, LSM, dan Tim Penyusun Environmental Impact Assessment (EIA) PT. Komodo Wildlife Ecotourism.
Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Manggarai Barat, Edistasius Endi mengajak seluruh pihak untuk menjadikan momen ini sebagai pijakan awal dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat lokal.
"Kita jadikan momen kebersamaan hari ini untuk meletakkan fondasi, bagaimana mengurus pariwisata dengan prinsip keberlanjutan. Masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut harus mendapatkan dampak dari seluruh aktivitas baik dari kepariwisataan maupun lingkungan. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dan kita semua sangat berharap keberadaan lingkungan dan pariwisata merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Harapannya kita mampu menempatkan rakyat menikmati kemerdekaan dan kemajuan bersama, jika kita mampu, sesungguhnya kita sudah menjalankan amanah" ungkap Bupati Edi.
Selaras dengan itu, Sapto Aji Prabowo, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan RI dalam pemaparannya menekankan pentingnya menjaga prinsip keberlanjutan dalam setiap rencana pembangunan di kawasan konservasi.
"Forum ini harus bisa dimanfaatkan dalam merumuskan hal-hal terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo dan juga pengelolaan Pariwisata di Labuan Bajo dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan. Taman Nasional Komodo adalah Taman Nasional tertua di Indonesia dan ini merupakan aset luar biasa Bangsa Indonesia. Semua pembangunan yang akan dilakukan di kawasan satwa Taman Nasional Komodo haruslah dilakukan dengan prinsip berkelanjutan dan mempertimbangkan dampak-dampak lingkungan", jelas Sapto
Sapto melanjutkan, Taman Nasional Komodo memiliki 3 izin wisata yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Kehutanan, yang salah satunya dipegang oleh PT. Komodo Wildlife Ecotourism yang hingga saat ini masih dalam proses penyusunan _Environmental Impact Assessment yang nantinya harus dilaporkan kepada UNESCO, sebelum bisa beroperasi.
Lebih lanjut, Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, turut menyampaikan pandangannya mengenai peran penting pelaksanaan konsultasi publik dalam penyelanggaraan pembangunan kawasan yang berkelanjutan dan regeneratif.
"Kami sangat mengapresiasi langkah PT. Komodo Wildlife Ecotourism dan Kementerian Kehutanan dalam menghadirkan forum ini. Konsultasi publik menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan wisata yang berada di kawasan konservasi dilakukan secara transparan dan partisipatif. Harapannya, kolaborasi lintas sektor ini mampu menghasilkan ekosistem pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat lokal, tetap dengan berlandaskan sustainabilty dan regenerative tourism." tutup Marhen.
Kegiatan Konsultasi Publik ini juga ditutup dengan sesi diskusi bersama beberapa komunitas pegiat lingkungan, asosiasi pariwisata dan stakeholder terkait di Kabupaten Manggarai Barat.
--------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
