Labuan Bajo, 13 Desember 2024-
Dalam rangka memperkuat kolaborasi dan jejaring lintas stakeholder kepariwisataan, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar Forum Stakeholder Kolaborasi dan Jejaring Tata Kelola Kepariwisataan dan Persiapan Pantauan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting pada Jumat, (13/12/2024).
Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan di industri kepariwisataan di wilayah NTT yang diyakini dapat makin memperkuat sistem tata kelola destinasi terutama menjelang hari libur panjang, seperti libur Natal dan Tahun Baru yang merupakan satu rangkaian hari libur dengan durasi sepekan.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) pada tanggal 6 Desember 2024 lalu telah menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor SKET/5/HK.01.02/S/INS/2024 tentang Satuan Tugas Manajemen Krisis Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlaku sejak tanggal 06 Desember 2024. Pembentukan Satgas Nataru 2024/2025 ini bertujuan untuk memitigasi segala bentuk potensi krisis alam mengingat faktor iklim dan cuaca ekstrim selama Bulan November hingga Maret, sementara potensi peningkatan kunjungan wisatawan di wilayah NTT juga terjadi. Jaminan keamanan dan keselamatan bagi para wisatawan dan masyarakat selama libur Nataru perlu menjadi perhatian dan kerja kolaboraktif segenap pihak dan otoritas terkait.
Labuan Bajo sendiri sebagai hub atau pusat pariwisata NTT sudah tiga tahun belakangan ini telah menjadi salah satu destinasi yang dituju wisatawan untuk berlibur saat hari raya, seperti hari raya. Selain Labuan Bajo, beberapa wilayah di NTT juga menjadi tujuan libur hari raya, seperti salah satunya Kabupaten Flores Timur yang setiap tahun menjadi tujuan libur Paskah dengan prosesi Semana Santa.
Rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025 yang juga berlangsung selama sepekan berpotensi membawa peningkatan kunjungan wisatawan yang menggunakan waktu cuti akhir tahun mereka untuk mengunjungi NTT. Selain wisatawan, arus mudik Nataru juga memerlukan langkah antisipasi, mengingat Provinsi NTT adalah salah satu Provinsi dengan jumlah pemeluk Kristiani terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 5,102,281 jiwa pemeluk Katolik dan Kristen Protestan, sehingga Nataru adalah kesempatan bagi para perantau untuk pulang dan merayakan hari raya ke daerahnya masing-masing.
Dalam kesempatan ini Fadjar Hutomo, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar menyampaikan Surat Edaran Menteri Pariwisata terkait kesiapan destinasi menjelang Nataru 2024/2025 memuat imbauan dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, penyelenggara kegiatan dan asosiasi dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan keselamatan serta keamanan kepada wisatawan, ia menghimbau agar tiap stakeholder terkait harus siap mengidentifikasi dan mengelola resiko yang mungkin saja akan terjadi, seluruh kepentingan terkait kepariwisataan harus terlibat dan banyak berkoordinasi dan bersinergi bersama melalui upaya kolaboraktif.
"Surat edaran menteri pariwisata terkait kesiapan destinasi menjelang nataru ini memuat imbauan dan ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, pengelola daya tarik wisata, pelaku usaha pariwisata, penyelenggara kegiatan dan asosiasi dalam memberikan pelayanan prima dan memastikan keselamatan serta keamanan wisatawan. Kita harus siap mengelola resiko dan mengidentifikasi resiko yang mungkin saja akan terjadi, seluruh kepentingan terkait kepariwisataan harus terlibat dan banyak berkoordinasi dan bersinergi bersama melalui upaya kolaboraktif" Jelas Fadjar
Dalam kesempatan ini, Fadjar juga memberikan imbauan bagi Pemerintah Daerah, Pengelola Daya Tarik Wisata/ Pelaku Usaha Pariwisata, dan Seluruh Stakeholder Pariwisata agar dapat memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia tentang Cleanliness, Health, Safety, dan Environment sustainability (CHSE) pada destinasi pariwisata dan usaha lainny yang mendukung kegiatan berwisata sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
Selain itu, perlunya koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang mengelola destinasi wisata agar senantiasa memantau dan mewaspadai perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi iklim dan potensi bencana alam agar mudah dalam memberikan pelayanan informasi wisatawan dan masyarakat sekitarnya
Frans Teguh, Plt. Direktur Utama BPOLBF menyampaikan harapannya atas kesiapan semua pihak agar cepat tanggap terkait situasi krisis dan berharap agar dapat memastikan rasa aman bagi wisatawan dan masyarakat selama libur Nataru 2024/2025.
"Kita berharap Nataru ini memiliki dampak yang baik terutama dari sisi ekonomi, keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan dan masyarakat pada umumnya dan kami harapkan pertemuan ini menjadi sinergi yang baik. Kami juga ingin memastikan bahwa isu strategis ini mendapatkan respon rencana kerja, rencana aksi, paling tidak beberapa pihak telah membentuk posko-posko Nataru" tegas Frans.
Senada, Sti Nenotek, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Eltari - Kupang menjelaskan, untuk mendukung kegiatan Posko Nataru 2024/2025, BMKG memberikan layanan informasi cuaca bersifat tematik kepada masyarakat dan stakeholder. Ia menegaskan agar masyarakat lebih memperhatikan kondisi cuaca di NTT dan terutama di Labuan Bajo dan sekitarnya untuk aktivitas wisata. Mobile aplikasi Cuaca dari BMKG dapat diakses melalui tautan https://apps.bmkg.go.id.
"Untuk mendukung kegiatan Posko Nataru 2024/2025, BMKG memberikan layanan informasi cuaca bersifat tematik kepada masyarakat umum dan stakeholder. Penyebarluasan Informasi Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Nowcasting dan stasiun koordinator BMKG di wilayah kerjanya melalui website BMKG", jelas Sti.
Kesiagaan layanan selama Libur Nataru 2024/2025 juga dilakukan melalui beberapa strategi yang disiapkan untuk persiapan libur Nataru 2024/2025, yaitu dengan mendirikan Posko Libur Nataru.
Bandara Komodo menyiapkan Posko Nataru yang beranggotakan Tim Terpadu seluruh Airlines, Pihak Keamanan, Airnav, BMKG, Imigrasi Bea Cukai, Basarnas, Pertamina, dan BPOLBF. Posko Bandara akan beroperasi dari tanggal 18 Desember 2024 hingga 05 Januari 2025.
KSOP Labuan Bajo akan menyediakan posko Nataru di wilayah Marina pada periode 18 Desember 2024 hingga 08 Januari 2025. KSOP sendiri sangat terbuka untuk membagikan data pergerakan penumpang selama nataru.
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) juga telah membentuk posko nataru di ruang TIC (Tourism Information Center) Kantor BPOLBF yang akan beroperasi dari tanggal 18 Desember 2024 hingga 05 Januari 2025. Selama libur Nataru, BPOLBF melakukan integrasi data SISPARNAS (Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional: https://sisparnas.kemenparekraf.go.id) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Data-data selama sepekan Libur Nataru mulai dari data kunjungan dan pergerakan wisatawan, aktivitas pelayaran, tingkat okupansi pengunjung, aksesibilitas, amenitas, daya tarik wisata, manajemen krisis, dan data lainnya dapat secara langsung dipantau para wisatawan di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Labuan Bajo melalui SISPARNAS (Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional: https://sisparnas.kemenparekraf.go.id). Tim BPOLBF juga akan menghimpun data dari posko-posko Nataru dari beberapa titik melalui koordinasi bersama dinas dan lembaga terkait Labuan Bajo.
-------
Sisilia Lenita Jemana
Kepala Divisi Komunikasi Publik
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores
